topmetro.news – Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) masih menunggu jadwal yang diagendakan oleh Ketua Komisi II DPRD Tubaba untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak Dinas Perikanan atas dugaan permainan sejumlah belanja barang dan jasa Dinas Perikanan Tubaba Tahun 2023.
Pimpinan DPRD Tubaba beralasan kurang begitu memahami pokok permasalahan. Sehingga belum bisa menentukan langkah dengan alasan belum ada permintaan dari Komisi II, dengan alasan hal tersebut merupakan ranah kewenangan Komisi II.
Joko Kuncoro (Wakil Ketua II DPRD Tubaba), Senin (18/3/2024), di ruang kerjanya menegaskan, kurang begitu memahami pokok permasalahan adanya dugaan permainan sejumlah belanja barang dan jasa Dinas Perikanan Tubaba TA 2023. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Komisi II.
“Kami tidak tahu masalahnya apa. Sekarang orang Komisi 2 belum menyampaikan permintaan pemanggilan kepada ketua-ketua. Kami belum ada yang neken (tanda tangan). Sama Waka I dan Pak Ponco juga mungkin belum ada permintaan untuk bertanda tangan,” kata Joko Kuncoro.
Selanjutnya, Joko Kuncoro mengatakan, belum bisa menentukan langkah selanjutnya. Aasannya, masih menunggu ketegasan permintaan pemanggilan terkait masalah tersebut yang diajukan langsung oleh ketua maupun anggota Komisi II DPRD Tubaba.
“Misalkan Komisi 2 minta mereka dipanggil, ya saya teken (tandatangani). Asalkan yang minta ketua atau anggota Komisi 2. Kita belum bisa mengambil langkah sebelum ada permintaan dari Komisi 2,” cetusnya.
BACA JUGA | DPRD Agendakan Hearing Dugaan Permainan Sejumlah Belanja Barang dan Jasa Dinas Perikanan Tubaba Tahun 2023
Beritakan sebelumnya, sebanyak tujuh paket belanja barang dan jasa di Dinas Perikanan Tulang Bawang Barat (Tubaba) TA 2023, anggaran ratusan juta rupiah, dengan metode e-kataloc, kuat dugaan tidak sesuai kontrak. Sehingga terindikasi mengarah pada dugaan adanya ‘mark-up’.
berbagai sumber
